Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Rumah Anggota DPRD Buru Selatan Terbakar, Diduga Akibat Arus Pendek Listrik

Rumah Anggota DPRD Buru Selatan Terbakar, Diduga Akibat Arus Pendek Listrik

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Minggu, 7 Jun 2026
  • visibility 176
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Burupos.com – Sebuah rumah milik Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, Zainal Adoa, di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan dilaporkan terbakar pada Minggu (07/06/2026). Kebakaran tersebut diduga dipicu oleh arus pendek listrik yang mengakibatkan api dengan cepat membesar dan melahap sebagian besar bangunan.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah diketahui sedang tidak berada di lokasi sehingga tidak ada penghuni yang terjebak di dalam rumah. Meski demikian, kerugian material diperkirakan cukup besar akibat hangusnya bangunan beserta sejumlah barang berharga di dalamnya.

Warga sekitar yang melihat kobaran api segera berdatangan dan bergotong royong memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sembari berupaya mencegah api merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi. Aksi cepat masyarakat tersebut berhasil membantu mengendalikan kobaran api sebelum meluas.

Berdasarkan informasi awal, penyebab kebakaran diduga berasal dari arus pendek atau korsleting listrik. Namun, penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari pihak berwenang.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi baik dan aman guna menghindari potensi kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian besar. Sementara itu, keluarga korban diharapkan diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah yang hanya menimbulkan kerugian harta benda tanpa adanya korban jiwa. [MM]

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Targetkan 1.000 Desa Nelayan Beroperasi pada 2026

    Pemerintah Targetkan 1.000 Desa Nelayan Beroperasi pada 2026

    • calendar_month Jumat, 8 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 160
    • 0Komentar

    Burupos.com – Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan yang akan mulai beroperasi pada tahun 2026. Program ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat sektor kelautan nasional. Dalam program tersebut, setiap desa nelayan akan dilengkapi fasilitas penting seperti pabrik es, gudang pendingin, akses BBM, dan […]

  • Dugaan Peredaran Bawang Merah Ilegal di Sumatera Utara

    Dugaan Peredaran Bawang Merah Ilegal di Sumatera Utara

    • calendar_month Jumat, 8 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Burupos.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan respons cepat dan terbuka terhadap aspirasi mahasiswa dalam Diskusi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia yang digelar di Jakarta, Rabu (6/5/2026). Dalam forum yang dihadiri sekitar 118 perwakilan mahasiswa dari berbagai daerah tersebut, Mentan Amran langsung menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran di sektor pertanian yang disampaikan […]

  • Prabowo Copot Dadan Hindayana dari Kepala BGN di Tengah Sorotan Dugaan Korupsi Program MBG

    Prabowo Copot Dadan Hindayana dari Kepala BGN di Tengah Sorotan Dugaan Korupsi Program MBG

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Burupos.com – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (2/6/2026). Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Prasetyo Hadi, pergantian pimpinan BGN dilakukan setelah Presiden melakukan pemantauan dan evaluasi selama […]

  • Silaturahmi Bersama Forkompinda Se-Sulawesi, Menko Polkam: Komitmen Perkuat Stabilitas Keamanan Nasional

    Silaturahmi Bersama Forkompinda Se-Sulawesi, Menko Polkam: Komitmen Perkuat Stabilitas Keamanan Nasional

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Burupos.com – Pemerintah Pusat menunjukkan komitmen kuat dalam memperkokoh ketahanan wilayah melalui silaturahmi akbar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulawesi yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Sabtu (30/05/2026). Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Menteri Dalam Negeri, serta Kepala Badan Pusat Statistik […]

  • Maruli Siahaan : Penegakan Hukum Tak Boleh Gunakan Kekerasan

    Maruli Siahaan : Penegakan Hukum Tak Boleh Gunakan Kekerasan

    • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Burupos.com – Maruli Siahaan menyoroti serius dugaan praktik kekerasan dalam proses penyidikan kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman yang kini menjadi perhatian publik nasional. Kasus tersebut mencuat setelah terdakwa, Ririn Rifanto, mengaku mengalami penyiksaan selama pemeriksaan hingga dipaksa mengakui perbuatan yang menurutnya tidak dilakukan. Dalam sejumlah pemberitaan, terdakwa juga mengklaim mengalami pemukulan yang menyebabkan cedera […]

  • Puteri Komarudin Dorong Evaluasi Aturan Belanja Pegawai Daerah

    Puteri Komarudin Dorong Evaluasi Aturan Belanja Pegawai Daerah

    • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Burupos.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, meminta pemerintah menyesuaikan kebijakan mengenai batas belanja pegawai daerah yang dinilai berdampak pada pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di tengah meningkatnya tekanan fiskal di sejumlah daerah. Ia menilai perubahan skema transfer ke daerah dalam beberapa tahun terakhir, ditambah pengangkatan PPPK dalam jumlah besar, […]

expand_less