Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Masyarakat Curhat ke Dewan Soal SPMB di Makassar

Masyarakat Curhat ke Dewan Soal SPMB di Makassar

  • account_circle admin
  • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
  • visibility 14
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Burupos.com – Suara hati masyarakat di Makassar dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2026 sampai ke telinga anggota dewan. Masyarakat di Kota Anging Mammiri itu mengaku kecewa terhadap sistem seleksi yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan integritas.

Merespons hal itu, Anggota Komisi X DPR RI Eva Stevany Rataba menekankan bahwa proses seleksi dan standar biaya pendidikan tinggi harus mengedepankan sisi kemanusiaan, transparansi, serta keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Setiap reses, apalagi yang kemarin ini, banyak curhatan dari anak-anak. Mereka berharap bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan lebih adil, lebih transparan, serta lebih berintegritas. Di mana mereka ini berharap bahwa, nilai rapor kadang dipermainkan,” ungkap Eva saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Universitas Negeri Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (10/4/2026).

Ia juga berharap kriteria kelulusan tidak hanya terpaku pada angka-angka di atas kertas, tetapi juga melihat aspek kepribadian.

“Mereka berharap bahwa seleksinya bukan hanya melihat dari nilai akademik tetapi juga melihat dari potensi karakter dan semangat belajar dari calon mahasiswa. Banyak yang menangis, saya sudah belajar tapi kenapa saya tidak lulus,” tambah wakil rakyat dari Dapil Sulsel III ini.

Terkait standar satuan biaya pendidikan tinggi, Politisi Fraksi Partai NasDem ini mendesak agar penyusunannya dilakukan dengan melihat kondisi riil ekonomi masyarakat, khususnya di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Ia menegaskan jangan sampai faktor ekonomi memutus mimpi generasi muda untuk kuliah.

“Kami pun berharap bahwa di dalam menyusun standar biaya penduduk tinggi ini Mungkin bisa disusun secara proporsional Dan berkeadilan dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat ini. Dengan kata lain membuka akses seluasnya Melalui skema pembiayaan yang lebih fleksibel Yang tidak memperlakukan kepada masyarakat apalagi di daerah 3T. Karena memang banyak anak-anak kita di daerah 3T itu yang ingin masuk ke salah satu pertumbuhan tinggi Tetapi ini terjadi masalah biaya,” tegasnya.

Selengkapnya baca via : Belum Sepenuhnya Cerminkan Integritas, Masyarakat Curhat ke Dewan Soal SPMB di Makassar

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menpar Tegaskan Perkuat Sinergi dengan Komisi VII DPR RI

    Menpar Tegaskan Perkuat Sinergi dengan Komisi VII DPR RI

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 14
    • 0Komentar

    Burupos.com – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay menyampaikan pihaknya memahami laporan realisasi anggaran serta dampak global terhadap pariwisata nasional. Namun demikian, Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pariwisata untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disampaikan. Rekomendasi tersebut antara lain mencakup peninjauan kembali struktur anggaran pada setiap unit kerja eselon I agar lebih […]

  • Menhan RI Hadiri Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara

    Menhan RI Hadiri Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Burupos.com – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026). Kegiatan tersebut dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber […]

  • Menpar : Halal Bihalal Jadi Momentum Tingkatkan Kinerja dan Kolaborasi

    Menpar : Halal Bihalal Jadi Momentum Tingkatkan Kinerja dan Kolaborasi

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 15
    • 0Komentar

    Burupos.com –  Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa kegiatan Halal Bihalal Keluarga Besar Kementerian Pariwisata menjadi momentum penting untuk memperkuat kinerja dan kolaborasi dalam mendorong kemajuan pariwisata Indonesia. Dalam sambutannya di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (2/4), Menpar Widiyanti menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah serta permohonan maaf lahir […]

  • Optimalnya Pelayanan dan Fasilitas Lapas Kelas II

    Optimalnya Pelayanan dan Fasilitas Lapas Kelas II

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 19
    • 0Komentar

    Burupos.com – Efisiensi anggaran tidak berarti mengurangi fasilitas dan pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), khususnya di Lapas Kelas II Bengkulu. Hal itu tercermin saat Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Lapas tersebut yang terlihat rapi dan berjalan dengan baik itu. Dalam kunjungan kerja tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto pun […]

  • Menhan RI Hadiri Pemakaman Mayjen TNI (Purn) Tayo Tarmadi di TMP Cikutra Bandung

    Menhan RI Hadiri Pemakaman Mayjen TNI (Purn) Tayo Tarmadi di TMP Cikutra Bandung

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 17
    • 0Komentar

    Burupos.com – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri prosesi pemakaman Mayjen TNI (Purn) Tayo Tarmadi yang digelar di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, pada Kamis (9/4/2026). Kehadiran Menhan merupakan bentuk penghormatan negara atas dedikasi dan pengabdian almarhum selama bertugas di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Almarhum dikenal sebagai prajurit yang mengabdikan hidupnya dengan penuh integritas […]

  • Komisi III DPR Tinjau Implementasi KUHP dan KUHAP

    Komisi III DPR Tinjau Implementasi KUHP dan KUHAP

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 14
    • 0Komentar

    Burupos.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menandai fase baru reformasi hukum pidana nasional, yang mana kedua regulasi tersebut mulai diberlakukan secara efektif sejak awal 2026. Baginya, kehadiran KUHP dan KUHAP bukan sekadar menggantikan produk […]

expand_less