Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Rieke Diah Pitaloka Soroti Penguatan Sistem Keimigrasian

Rieke Diah Pitaloka Soroti Penguatan Sistem Keimigrasian

  • account_circle admin
  • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
  • visibility 11
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Burupos.com – Anggota komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, menegaskan pentingnya perubahan perspektif terhadap sistem keimigrasian di Indonesia dan keimigrasian tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai layanan administratif, melainkan bagian integral dari sistem pertahanan negara. Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah membangun pemahaman bahwa fungsi keimigrasian berkaitan langsung dengan kedaulatan nasional.

“Keimigrasian adalah bagian dari sistem pertahanan negara, bukan sekadar urusan administrasi,” tutur Rieke saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dengan Kakanwil Ditjen Imigrasi Kemenimpas beserta jajaran, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (9/4/2026).

Lebih lanjut, politisi dari PDI Perjuangan tersebut mendorong adanya integrasi data nasional lintas sektor. Ia mengusulkan pembangunan border data common system yang menghubungkan berbagai lembaga seperti Dukcapil, Imigrasi, Polri, hingga BIN. Sistem ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan perbatasan secara terpadu.

Rieke juga menekankan perlunya penerapan sistem pengawasan berbasis risiko. Dengan memanfaatkan teknologi risk scoring dan profiling otomatis, deteksi dini terhadap potensi ancaman dapat dilakukan lebih cepat, sehingga aparat tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran.

Selain aspek teknologi, ia menyoroti pentingnya dukungan fiskal khusus untuk wilayah perbatasan. Ia bahkan mendesak adanya dana khusus keimigrasian, termasuk pemberian tunjangan risiko tinggi bagi petugas serta jaminan asuransi yang terintegrasi dengan sistem jaminan sosial nasional.

Dalam hal sumber daya, Rieke meminta penguatan signifikan baik dari sisi SDM maupun infrastruktur. Penambahan personel di titik-titik rawan, pembangunan fasilitas yang memadai, serta penyediaan sarana digital dan mobilitas menjadi prioritas. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan lintas kementerian yang berbasis perlindungan warga negara, terutama dari desa asal.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi persoalan kemanusiaan dan kedaulatan,” tegasnya.

Selengkapnya baca via : Rieke Diah Pitaloka Soroti Penguatan Sistem Keimigrasian Sebagai Pilar Pertahanan Negaraq

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi III DPR Tinjau Implementasi KUHP dan KUHAP

    Komisi III DPR Tinjau Implementasi KUHP dan KUHAP

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 13
    • 0Komentar

    Burupos.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menandai fase baru reformasi hukum pidana nasional, yang mana kedua regulasi tersebut mulai diberlakukan secara efektif sejak awal 2026. Baginya, kehadiran KUHP dan KUHAP bukan sekadar menggantikan produk […]

  • Menhan RI Hadiri Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara

    Menhan RI Hadiri Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 10
    • 0Komentar

    Burupos.com – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026). Kegiatan tersebut dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber […]

  • Lestari Moerdijat : Kesehatan Mental Harus Menjadi Bagian dari Kurikulum Nasional

    Lestari Moerdijat : Kesehatan Mental Harus Menjadi Bagian dari Kurikulum Nasional

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 16
    • 0Komentar

    Burupos.com – Kesehatan mental dinilai menjadi aspek penting yang harus dimuat dalam kurikulum pendidikan nasional. Menurut Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat, kondisi darurat kesehatan mental pada anak dan remaja saat ini menuntut langkah nyata dan terintegrasi dari semua pihak. “Penanganan yang terintegrasi untuk mengatasi masalah kesehatan mental anak dan remaja sangat krusial, demi […]

  • Masyarakat Curhat ke Dewan Soal SPMB di Makassar

    Masyarakat Curhat ke Dewan Soal SPMB di Makassar

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Burupos.com – Suara hati masyarakat di Makassar dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2026 sampai ke telinga anggota dewan. Masyarakat di Kota Anging Mammiri itu mengaku kecewa terhadap sistem seleksi yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan integritas. Merespons hal itu, Anggota Komisi X DPR RI Eva Stevany Rataba menekankan bahwa proses seleksi dan standar biaya pendidikan […]

  • enpar Tegaskan Komitmen Jaga Transparansi dan Perkuat Sinergi

    enpar Tegaskan Komitmen Jaga Transparansi dan Perkuat Sinergi

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 11
    • 0Komentar

    Burupos.com – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam menjaga transparansi serta memperkuat sinergi dengan Komisi VII DPR RI. “Kami berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan memperkuat sinergi ke depan,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI terkait tindak lanjut rencana kerja Kementerian Pariwisata tahun […]

  • Komisi III DPR Desak Tegakan Keadilan Substantif dalam Kasus Amsal

    Komisi III DPR Desak Tegakan Keadilan Substantif dalam Kasus Amsal

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 15
    • 0Komentar

    Burupos.com – Komisi III DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk mengedepankan keadilan substantif dalam penanganan kasus Amsal Christy Sitepu yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Medan. Komisi yang membidangi hukum tersebut menilai, pendekatan hukum dalam perkara tersebut perlu mempertimbangkan fakta persidangan serta karakteristik pekerjaan di sektor industri kreatif. Sebab itu, Ketua Komisi III DPR […]

expand_less