Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Rieke Diah Pitaloka Soroti Penguatan Sistem Keimigrasian

Rieke Diah Pitaloka Soroti Penguatan Sistem Keimigrasian

  • account_circle admin
  • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
  • visibility 12
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Burupos.com – Anggota komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, menegaskan pentingnya perubahan perspektif terhadap sistem keimigrasian di Indonesia dan keimigrasian tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai layanan administratif, melainkan bagian integral dari sistem pertahanan negara. Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah membangun pemahaman bahwa fungsi keimigrasian berkaitan langsung dengan kedaulatan nasional.

“Keimigrasian adalah bagian dari sistem pertahanan negara, bukan sekadar urusan administrasi,” tutur Rieke saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dengan Kakanwil Ditjen Imigrasi Kemenimpas beserta jajaran, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (9/4/2026).

Lebih lanjut, politisi dari PDI Perjuangan tersebut mendorong adanya integrasi data nasional lintas sektor. Ia mengusulkan pembangunan border data common system yang menghubungkan berbagai lembaga seperti Dukcapil, Imigrasi, Polri, hingga BIN. Sistem ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan perbatasan secara terpadu.

Rieke juga menekankan perlunya penerapan sistem pengawasan berbasis risiko. Dengan memanfaatkan teknologi risk scoring dan profiling otomatis, deteksi dini terhadap potensi ancaman dapat dilakukan lebih cepat, sehingga aparat tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran.

Selain aspek teknologi, ia menyoroti pentingnya dukungan fiskal khusus untuk wilayah perbatasan. Ia bahkan mendesak adanya dana khusus keimigrasian, termasuk pemberian tunjangan risiko tinggi bagi petugas serta jaminan asuransi yang terintegrasi dengan sistem jaminan sosial nasional.

Dalam hal sumber daya, Rieke meminta penguatan signifikan baik dari sisi SDM maupun infrastruktur. Penambahan personel di titik-titik rawan, pembangunan fasilitas yang memadai, serta penyediaan sarana digital dan mobilitas menjadi prioritas. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan lintas kementerian yang berbasis perlindungan warga negara, terutama dari desa asal.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi persoalan kemanusiaan dan kedaulatan,” tegasnya.

Selengkapnya baca via : Rieke Diah Pitaloka Soroti Penguatan Sistem Keimigrasian Sebagai Pilar Pertahanan Negaraq

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Luasnya Wilayah Perbatasan di Kalbar Harus Diperkuat dengan SDM

    Luasnya Wilayah Perbatasan di Kalbar Harus Diperkuat dengan SDM

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 17
    • 0Komentar

    Burupos.com -Wilayah perbatasan merupakan garda terdepan yang menjadi wajah Indonesia dengan negara tetangga. Namun demikian, Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, mengatakan wilayah ini masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, di mana wilayah yang luas namun belum didukung SDM yang memadai. Karena itu, ia mendorong agar dilakukan penguatan sumber daya manusia (SDM), sistem keimigrasian, […]

  • Kemenpar Dorong Penguatan Tata Kelola Akomodasi Pariwisata

    Kemenpar Dorong Penguatan Tata Kelola Akomodasi Pariwisata

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 10
    • 0Komentar

    Burupos.com – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendorong penguatan tata kelola akomodasi wisata di Bali melalui peningkatan kualitas komunikasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders), kepastian regulasi dan fasilitasi untuk usaha akomodasi pariwisata yang resmi berijin, mengikuti standar, berdaya saing dan berkelanjutan Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani, dalam Forum Komunikasi Industri (Formasi) Pariwisata di […]

  • Komisi III DPR Tinjau Implementasi KUHP dan KUHAP

    Komisi III DPR Tinjau Implementasi KUHP dan KUHAP

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 13
    • 0Komentar

    Burupos.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menandai fase baru reformasi hukum pidana nasional, yang mana kedua regulasi tersebut mulai diberlakukan secara efektif sejak awal 2026. Baginya, kehadiran KUHP dan KUHAP bukan sekadar menggantikan produk […]

  • Menhan Hadiri Wisuda Unhan RI 2026 di Bogor

    Menhan Hadiri Wisuda Unhan RI 2026 di Bogor

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 14
    • 0Komentar

    Burupos.com – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri Sidang Senat Terbuka Wisuda Program Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2026 di Aula Merah Putih Unhan RI, Kawasan IPSC Sentul, Bogor, Kamis (9/4/2026). Pada kesempatan tersebut, sebanyak 466 peserta didik telah menyelesaikan pendidikan, yang terdiri atas 76 lulusan Program Sarjana (S-1), 385 lulusan […]

  • Menpar : Halal Bihalal Jadi Momentum Tingkatkan Kinerja dan Kolaborasi

    Menpar : Halal Bihalal Jadi Momentum Tingkatkan Kinerja dan Kolaborasi

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 14
    • 0Komentar

    Burupos.com –  Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa kegiatan Halal Bihalal Keluarga Besar Kementerian Pariwisata menjadi momentum penting untuk memperkuat kinerja dan kolaborasi dalam mendorong kemajuan pariwisata Indonesia. Dalam sambutannya di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (2/4), Menpar Widiyanti menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah serta permohonan maaf lahir […]

  • Menpar Tegaskan Perkuat Sinergi dengan Komisi VII DPR RI

    Menpar Tegaskan Perkuat Sinergi dengan Komisi VII DPR RI

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Burupos.com – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay menyampaikan pihaknya memahami laporan realisasi anggaran serta dampak global terhadap pariwisata nasional. Namun demikian, Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pariwisata untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disampaikan. Rekomendasi tersebut antara lain mencakup peninjauan kembali struktur anggaran pada setiap unit kerja eselon I agar lebih […]

expand_less