Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Komisi III DPR Desak Tegakan Keadilan Substantif dalam Kasus Amsal

Komisi III DPR Desak Tegakan Keadilan Substantif dalam Kasus Amsal

  • account_circle admin
  • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
  • visibility 17
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Burupos.com – Komisi III DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk mengedepankan keadilan substantif dalam penanganan kasus Amsal Christy Sitepu yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Medan. Komisi yang membidangi hukum tersebut menilai, pendekatan hukum dalam perkara tersebut perlu mempertimbangkan fakta persidangan serta karakteristik pekerjaan di sektor industri kreatif.

Sebab itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan, penanganan perkara yang melibatkan kerja kreatif seperti produksi video tidak dapat disamakan dengan sektor yang memiliki standar harga baku. Penilaian terhadap dugaan kerugian negara, jelasnya, perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

“Komisi III mengingatkan agar dalam kasus saudara Amsal Christy Sitepu, para penegak hukum perlu mendepankan penegakan keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum formalistik,” tegas Habiburokhman dalam Rapat Terbatas Komisi III DPR RI bersama para Kapoksi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2026).

Lebih lanjut, paparnya, Komisi III DPR juga menegaskan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum. Namun, nilainya, upaya tersebut tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemidanaan, melainkan juga memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan langkah penegakan hukum perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap iklim industri kreatif. Ia pun mengingatkan agar proses hukum yang berjalan tidak menimbulkan preseden yang justru menghambat perkembangan sektor tersebut.

“Komisi III meminta agar penegak hukum mempertimbangkan keputusan pengadilan tidak menjadi preseden yang kontraproduktif terhadap iklim industri kreatif di Indonesia,” ujar dia.

Selengkapnya baca via : Komisi III DPR Desak Tegakan Keadilan Substantif dalam Kasus Amsal Sitepu

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menhan RI Hadiri Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara

    Menhan RI Hadiri Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Burupos.com – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026). Kegiatan tersebut dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber […]

  • Menpar Tegaskan Perkuat Sinergi dengan Komisi VII DPR RI

    Menpar Tegaskan Perkuat Sinergi dengan Komisi VII DPR RI

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Burupos.com – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay menyampaikan pihaknya memahami laporan realisasi anggaran serta dampak global terhadap pariwisata nasional. Namun demikian, Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pariwisata untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disampaikan. Rekomendasi tersebut antara lain mencakup peninjauan kembali struktur anggaran pada setiap unit kerja eselon I agar lebih […]

  • Menhan RI Hadiri Rapat Kerja Pemerintah Pimpinan Presiden Prabowo Subianto

    Menhan RI Hadiri Rapat Kerja Pemerintah Pimpinan Presiden Prabowo Subianto

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 19
    • 0Komentar

    Burupos.com – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri Rapat Kerja Pemerintah yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Rapat tersebut dihadiri para anggota Kabinet Merah Putih, seluruh Eselon 1 Kementerian, Lembaga dan Badan Pemerintah beserta Direktur Utama BUMN. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan dua kebijakan penting […]

  • Menhan Hadiri Wisuda Unhan RI 2026 di Bogor

    Menhan Hadiri Wisuda Unhan RI 2026 di Bogor

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 14
    • 0Komentar

    Burupos.com – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri Sidang Senat Terbuka Wisuda Program Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2026 di Aula Merah Putih Unhan RI, Kawasan IPSC Sentul, Bogor, Kamis (9/4/2026). Pada kesempatan tersebut, sebanyak 466 peserta didik telah menyelesaikan pendidikan, yang terdiri atas 76 lulusan Program Sarjana (S-1), 385 lulusan […]

  • Komisi III DPR Tinjau Implementasi KUHP dan KUHAP

    Komisi III DPR Tinjau Implementasi KUHP dan KUHAP

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 13
    • 0Komentar

    Burupos.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menandai fase baru reformasi hukum pidana nasional, yang mana kedua regulasi tersebut mulai diberlakukan secara efektif sejak awal 2026. Baginya, kehadiran KUHP dan KUHAP bukan sekadar menggantikan produk […]

  • Masyarakat Curhat ke Dewan Soal SPMB di Makassar

    Masyarakat Curhat ke Dewan Soal SPMB di Makassar

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 13
    • 0Komentar

    Burupos.com – Suara hati masyarakat di Makassar dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2026 sampai ke telinga anggota dewan. Masyarakat di Kota Anging Mammiri itu mengaku kecewa terhadap sistem seleksi yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan integritas. Merespons hal itu, Anggota Komisi X DPR RI Eva Stevany Rataba menekankan bahwa proses seleksi dan standar biaya pendidikan […]

expand_less